Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

"Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelas dia.

“Hal ini penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi,” ujar Agus.

Nilai penyelesaian aset acuan pada saat tangggal penyerahan akan sama dengan nilai place aset acuan itu pada saat itu. two. Kontrak berjangka senantiasa diperdagangkan pada serah diperdagangkan diluar bursa ( atau dikenal dengan istilah

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melapor ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran PBK ilegal. Pelaporan bisa dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian akibat PBK ilegal.

Prospek perdagangan berjangka di Indonesia cukup menjanjikan karena selain produsen beberapa komoditi pertanian, pertambangan, Indonesia juga membutuhkan komoditi energi dan finansial dari luar negeri. Hingga saat ini diperkirakan sudah 2500 orang lebih yang telah bertransaksi dalam perdagangan berjangka dan beberapa yang bekerja sebagai tenaga analis, marketing and advertising pada perusahaan perdagangan berjangka. Berdasarkan data tersebut sebetulnya sudah cukup tersedia tenaga kerja dan pemain, tetapi mereka belum terbiasa dengan mekanisme transaksi lewat bursa. Selama ini transaksi diamanatkan melalui perusahaan yang beroperasi sebagai commission dwelling tersebut. Akhir-akhir ini juga bermunculan agen pemasaran kontrak berjangka komoditi di bursa berjangka melalui Pialang Berjangka.

Contoh dari pedagang komoditas dengan jenis ini adalah petani kedelai. Ia melakukan perlindungan nilai dari risiko kehilangan harga. Hal itu dilakukan jika harga kedelai akan turun sebelum masa panen tiba.

"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

two. Manfaat Penelitian Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis Secara teoritis, pembahasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tentu saja akan memberikan kontribusi pemahaman, pemikiran dan pandangan baru Baca selengkapnya terhadap Wakil Pialang Berjangka. Di dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi masukan bagi para pelaku dunia bisnis dan dapat benar-benar mengetahui pengaturan hukum mengenai wakil pialang berjangka. Selain itu tulisan ini juga bermanfaat sebagai referensi dan perbandingan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Ekonomi, khususnya dalam kegiatan usaha di Pasar Modal.

Komoditas juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang tertentu. Serta, dapat ditukarkan dengan barang lain yang jenisnya sama, yang diperdagangkan investor pada bursa yang berjangka.

Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

Dia menjelaskan, seluruh pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Indonesia wajib memiliki perizinan dari Bappebti dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan itu juga berlaku bagi perusahaan yang sudah teregulasi oleh regulator luar negeri.

Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.

Sehingga mekanisme yang dilakukan melalui opsi biner tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.